Desakan demi desakan mencabut Permendikbud No 23 Tahun 2017, atau yang kerap disebut kebijakan Full Day School alias kebijakan lima hari sekolah terus bermunculan. Lantaran FDS juga dinilai akan merugikan lembaga pendidikan non formal, seperti Madrasah Diniyah dan Taman Pendidikan Al-Quran.
Kami dari Barak Bangsa ( Barisan Penggerak Bangsa ) Kota Tasikmalaya mempertegas bahwa ini bukan persoalan antara NU dan Muhammadiyah, ini adalah persoalan kebijakan dari pemerintah. Ini persoalan kebijakan yang merugikan NU, baik itu dari Madrasah Diniyahnya, baik itu pesantrennya.
Kalau kita melihat kenapa ini disebut pendidikan, atau penguatan karakter, di konsideran Permendikbud No 23 Tahun 2017 itu tidak ada yang clearly stating "ini adalah pendidikan karakter " ini persoalan hari sekolah. Kalau kita melihat hal ini jangan hanya memenuhi kebutuhan administratif guru saja, sebab untuk memenuhi kewajiban jam mengajarnya. Kalau hanya itu, yang dikorbankan terlalu besar.